Indra News

Dahlan hanya menyayangkan momentum penetapan tersangka mantan Direktur Jenderal Pajak itu yang bersamaan dengan hari ulang tahun Hadi. "Saya hanya ingat, aduh ulang tahun kok dijadikan tersangka," imbuh Dahlan di Kompleks Kepresidenan, Selasa (22/4/2014).

Dia mengingat bahwa saat hari ulang tahun Hadi, juga sempat terjadi kejadian yang tak mengenakkan Hadi Poernomo. Ketika itu, Hadi diberhentikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati.

"Beberapa tahun lalu ketika beliau ultah juga diberhentikan sebagai Dirjen Pajak oleh Bu Sri Mulyani," ujar mantan Direktur Utama PLN ini.

KPK menetapkan Hadi Poernomo, selaku mantan Dirjen Pajak, sebagai tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk tahun 2003. Hadi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi non-performing loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun.

Atas perbuatan itu, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 375 miliar. Perhitungan tersebut berasal dari potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh BCA.

Dua fraksi di DPRD Indragiri Hulu langsung menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti kabar skandal seks Bupati Inhu Yopi Arianto sebagaimana diungkapkan korbannya berinisial RA. Ia adalah janda asal Solo, Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPRD Inhu, Arwan Citra Jaya mengatakan, dua dari empat fraksi di DPRD Inhu langsung menyetujui pembentukan Pansus tersebut sebagaimana tuntutan tokoh dan masyarakat Inhu.

"Dua fraksi yang menyatakan menyetujui pembentukan Pansus itu adalah Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan Bersatu," ujarnya. Dijelaskannya, kedua fraksi tersebut langsung menyatakan sikapnya karena dalam pertemuan tadi sebagian besar anggotanya hadir. Sehingga bisa memberikan keputusan cepat.

Sedangkan dua fraksi lagi, Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan, mengatakan akan membahas terlebih dahulu dalam rapat internal fraksi masing-masing. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Wawan ini mengatakan, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, masalah ini akan dibahas secepatnya oleh dewan.

"Saya akan menyampaikan aspirasi rakyat ini ke pimpinan dewan lainnya untuk dibahas lebih lanjut. Karena permasalahan ini sudah meresahkan warga. Selaku representatif rakyat, tentu dewan harus segera menyikapinya," tegas Wawan.

 

Sumber: Politikriau.com

Desakan agar DPRD Inhu membentuk Pansus untuk menyelidiki tuduhan skandal seks yang dialamatkan ke Bupati Yopi Arianto semakin deras. Senin (27/1/2014) siang tadi puluhan orang yang dimotori KNPI datang mengantar petisi ke DPRD.

Kelompok yang mengataskan nama Gabungan Seluruh Elemen Masyarakat Inhu itu diterima sejumlah anggota DPRD Inhu dari berbagai fraksi dan menggelar pertemuan di ruang Banmus. Dalam pertemuan, Ketua KNPI Inhu Supri Handayani menyerahkan petisi kepada Wakil Ketua DPRD Arwan Citra Jaya. Supri yang akrab disapa Ando kemudian menyampaikan desakan agar DPRD segera membentuk Pansus.

Kepada para anggota DPRD, Ando menegaskan, jika nantinya hasil penyelidikan Pansus DPRD terbukti Bupati Yopi Ariyanto SE tidak bersalah dan skandal tersebut tidak benar, maka pihaknya siap menjadi garda terdepan untuk membersihkan nama baik Yopi.

''Namun sebaliknya, jika tuduhan itu terbukti benar, maka berati sudah batal wudhu seorang Yopi untuk menjadi seorang imam masyarakat Inhu. DPRD jangan lagi mengulur waktu, masyarakat sudah gerah, ini sudah darurat moral,'' tegasnya. Menanggapi desakan ini, Wakil ketua DPRD Inhu, Arwan Citra Jaya mengatakan, secepatnya menggelar rapat pembentukan Pansus, namun tetap akan mengikuti mekanisme yang berlaku.

''Kami berjanji akan menindak lanjuti petisi ini, namun mekanisme dan aturan sebagai legislatif harus tetap dilalui,'' sebut Arwan. Rombongan Gabungan Elemen Masyarakat Inhu yang datang ke DPRD terdiri dari perwakilan, pemuda, mahasiswa serta tokoh masyarkat, tokoh agama dan tokoh adat.

Sedangkan dari pihak DPRD, hadir Arwan Citra Jaya, Manahara Napitupulu, Arifuddin Ahalik, Suharto, Adilla Ansori, Sugeng Riono, Suradi dan Nur Syamsiah. Pertemuan di gedung DPRD Inhu sempat diwarnai perdebatan panjang dan alot, namun suasana keamanan terkendali. Puluhan personil dari kepolisian terlihat siga selama rapat berlangsung.

Setelah menggalang kekuatan dan merumuskan petisi di kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Inhu akhir pekan kemaren, Senin (27/1/2014) puluhan orang yang menamakan diri Gabungan Seluruh Elemen Masyarakat Inhu datang ke DRPD menyampaikan petisi agar tuduhan skandal seks Bupati Yopi Arianto diusut tuntas. 

 Petisi itu diantarkan langsung oleh Ketua KNPI Inhu Supri Handayani SE bersama puluhan anggota dan perwakilan mahasiswa serta tokoh masyarkat, tokoh agama dan tokoh adat. Di kantor dewan, petisi tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Inhu Arwan Citra Jaya. 

Gabungan Elemen Masyarakat Inhu itu kemudian menggelar pertemuan dengan para anggota DPRD dan menyampaikan desakan agar DPRD secepatnya membentuk pansus. Selain itu, semua anggota DPRD yang hadir dari berbagai fraksi diminta untuk membuat pernyataan tertulis tentang keseriusan DPRD membentuk pansus pengusutan dugaan skandal seks yang dituduhkan pada Bupati Yopi Arianto. 

 ''Kapan pansus ini terbentuk, jangan hanya mengatakan menerima saja. Harus tuntaskan sampai selesai kasus ini, karena sudah menyangkut marwah dan citra daerah,'' ujar Supri Handayani dalam pertemuan di ruangan Banmus DPRD tersebut. 

Wakil ketua DPRD Inhu, Arwan Citra Jaya mengatakan, dewan akan secepatnya menggelar rapat pembentukan Pansus, namun tentu sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. ''Kami berjanji akan menindak lanjuti petisi yang telah disampaikan ke DPRD, namun mekanisme dan aturan sebagai legislatif harus tetap dilalui,'' sebut Arwan. 

 Selain Arwan Citra Jaya, dalam pertemuan itu dari pihak DPRD hadir juga Manahara Napitupulu, Arifuddin Ahalik, Suharto, Adilla Ansori, Sugeng Riono, Suradi dan Nur Syamsiah. Pantauan GoRiau.com di gedung DPRD Inhu, rapat sempat diwarnai perdebatan panjang dan alot, namun suasana keamanan terkendali. Puluhan personil dari kepolisian terlihat siga selama rapat berlangsung.

Rapat gabungan elemen masyarakat Inhu di kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Indragiri Hulu (Inhu) di Jalan Sultan Rengat, Sabtu (25/1/2014) yang membahas kasus dugaan skandal seks Bupati Yopi Arianto, menghasilkan sebuah petisi. 

 

Ketua DPD KNPI Inhu, Supri Handayani dalam rilisnya, Minggu (26/1/2014) mengatakan petisi tersebut akan diserahkan kepada DPRD Inhu. Dewan diminta untuk segera menindaklanjuti petisi ini mengingat isu yang beredar di masyarakat sudah membuat resah. 

 

Berikut bunyi lengkap tiga point petisi tersebut: 

1. Mendesak DPRD Inhu untuk segera memanggil Bupati Inhu Yopi Arianto terkait dugaan kasus amoral yang dituduh pada dirinya saat isunya telah merebak di masyarakat. 

 

2. Mendesak DPRD Inhu untuk segera mengusut secara tuntas dugaan kasus tindakan amoral yang dilakukan Bupati H Yopi Arianto, SE dengan tindakan kongkrit, yaitu membentuk Pansus. 

 

3. Mendesak DPRD Inhu untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Bupati Yopi Arianto jika terbuti melakukan tindakan amoral tersebut. 

 

Supri yang akrab disapa Ando menegaskan, butir-butir petisi ini akan sampaikan kepada DPRD Inhu dan apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Gabungan Seluruh Elemen Masyarakat Inhu yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa akan menduduki gedung DPRD Inhu. 

 

 ''Kita menuntut penyelesaian msaalah ini secara tegas, adil dan cepat,'' katanya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat Inhu dihebohkan oleh merebaknya pemberitaan tentang skandal seks Bupati Inhu Yopi Arianto.

Mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), dituding sebagai dalang hujatan terhadap Bupati Yopi Arianto yang saat ini merebak di tengah masyarakat dan santer diberitakan beberapa media online.

Penegasan mantan pejabat Inhu yang mendalangi hujatan melalui media online terkait kehidupan pribadi Bupati Inhu ini, disampaikan Bupati Inhu Yopi Arianto kepada wartawan, Jumat (17/1/14). Ia mengatakan, hujatan terhadap dirinya bukan hanya datang dari lawan politiknya, melainkan dari para mantan pejabat Inhu yang saat ini sudah tidak menjabat lagi.

"Sakit hati akibat tidak mendapatkan jabatan, ya jadi provokator seperti itu," tegasnya.

Diungkapkannya, dirinya sudah mengantongi nama-nama mantan pejabat yang selama ini ikut nimbrung menghujatnya.

“Sedikitpun saya tidak merasa gentar dihujat mantan pejabat itu, dengan maksud menjelek-jelekkan apa saja yang dianggapnya pernah dilakukan, meski apa yang diberitakan belum tentu keabsahannya. Hingga saat ini saya belum terpikir untuk menuntutnya atas perlakuan pencemaran nama baik,” ungkapnya.

Mantan pejabat Inhu yang sudah diketahui identitasnya ini juga mengirimkan berita hujatan tersebut melalui SMS kepada sejumlah masyarakat.

"Saya merasa prihatin atas kelakuan yang diperbuatnya itu, mengingat si penghujat ini sudah mempunyai anak istri. Biarlah dia terus menghujat hingga Tuhan memperingatinya," tandasnya.

Ditambahkannya, masyarakat Inhu sudah cerdas dan sudah pintar untuk memilah mana yang salah dan mana yang benar. Buktinya dengan pemberitaan di media online itu, banyak sekali masyarakat yang menghubungi dirinya untuk bersabar dan tidak terpancing dengan isu yang menyesatkan tersebut.

“Jangankan saya hanya sebagai Bupati Inhu, Gubernur dan Presiden pun dihujat. Biasalah itu, kalau tak mau dihujat ya jangan jadi pejabat,” ujarnya sebagaimana dilansir Riauterkini.com.
Paling penting saat ini sebagai Bupati yang diberikan amanah oleh masyarakat Inhu, wajib melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, bukan malah sebaliknya. Yang terpenting lagi selama kepemimpinan dirinya, Inhu nampak berubah dengan hasil pembangunan yang langsung dapat dirasakan masyarakat.