Indra News

Sejak beberapa bulan terakhir harga getah karet di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) anjlok. Hal ini menyebabkan para petani karet merintih, apa lagi saat ini musim kemarau, sehingga getah menyusut saat disadap. 

 

Akibatnya banyak petani karet yang dililit hutang. "Bagaimana kami tidak berutang dengan toke, sementara harga karet jauh dibawah harga sembako, terutama beras. Karet hanya Rp 6.000 sedangkan beras mencapai Rp 8000-10.000 perkilonya", ujarnya. 

 

 Anjloknya harga karet ini telah berlansung lama, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Maka dari itu diharapkan peran aktif pemerintah untuk membantu petani khususnya petani karet. 

 

 "Jika hal ini terus berlangsung hingga tahun depan, maka nasib petani karet akan semakin memprihatinkan. Selain itu bisa-bisa banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya", tutupnya sembari mengeluh. Tidak hanya karet, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Inhu saat ini juga turun. 

 

Dari harga Rp. 1.500-1.700 per kilonya turun menjadi Rp. 800-1000 per kilo. Hal ini sudah berlansung sejak dua minggu lalu. Masnur (42) salah seorang petani yang juga pengumpul sawit masyarakat di Desa Sika Jadi, Kecamatan Kuala Cenaku menyebutkan, turunnya harga sawit ini sudah sejak satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri kemaren. 

 

Yakni dari Rp. 1.800 perkilo turun menjadi Rp 800-1.000 per kilonya. "Semoga saja harga sawit ini tidak separah harga karet. Dengan demikian diharapkan peran aktif pemerintah untuk membantu para petani. Terlebih harga bahan pokok makin hari terus naik", tutupnya.

PERTANIAN - Dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan harga karet di Riau masih menunjukkan tren yang negatif, terbukti, setiap pekannya, harga bahan olahan karet (bokar) yang dirilis Dinas Perkebunan Riau terus mengalami penurunan, kondisi ini tentu saja merugikan petani karet yang sebentar lagi akan menghadapi lebaran.

Berdasarkan rilis yang diterima riaubisnis.com, harga bokar untuk periode 7-15 Juli 2014, di pabrik-pabrik karet di Riau, seperti di PT Rickry Pekanbaru yaitu Rp17.000 sebelumnya juga Rp17.000 per kg. Di PT Andalas Agrolestari dan PT Tirta Sari Surya yaitu Rp16.900 sebelumnya Rp17.000 per kg. Sementara PT P & P Bangkinang yaitu tetap Rp17.500 per kg.

Tim juga menetapkan harga kelapa butiran dan kopra pekan ini periode 8 Juli 2014. Harga kelapa bulat licin tetap Rp1.700 per kg. Harga kopra mutu kering (100 persen) turun jadi Rp6.300 sebelumnya Rp6.400 per kg. Harga kopra mutu basah (80 persen) tetap Rp4.400 per kg dan kopra mutu basah (60 persen) dihargai tetap Rp4.000 per kg.

Puluhan pengurus Poktan yang disambut Komisi A DPRD Inhu tersebut berasal dari Poktan Karya Bersama, Sejahtera Bersama, Sepakat, Sumber Harapan, Sinar Harapan, Sumber Makmur, Talang Indah, Sinar Abadi, Harapan Jaya, Makmur Bersama, Segindam Makmur, Apitan Lestari, Apitan Jaya, Aapitan Makmur, Apitan Sejahtera, Cahaya Makmur, Hikmah Tani, Mekar Makmur, Harapan Makmur, Kamboja, Sentosa, Seroja, Makmur dan Damai.

Dalam orasinya, Ketua Poktan Desa Kepayang Sari, Marlian, mewakili rekan-rekan pengurus Poktan lain menyatakan bahwa mereka bukanlah perambah hutan, "Kami hanya menggarap petalangan (tempat berladang) yang diwariskan oleh leluhur kami, kami berkebun bukan untuk mencari kaya melainkan hanya untuk bertahan hidup," serunya.

Menurutnya, sebelum Negara Indonesia ada mereka secara turun temurun telah membangun kehidupan sesuai adat yang berlaku yang hingga kini masih eksis didalam kehidupan mereka, ujarnya.

"Nenek Moyang kami telah lama menempati Inhu ini khususnya Batang Cenaku atau yang disebut sebagai wilayah petalangan tepatnya Desa Cenaku Kecil, Desa Kepayang Sari dan Desa Anak Talang, hingga negeri ini terbentuk keberadaan kami tetap diakui sebagai masyarakat adat," ujar Marlian.

Hal ini katanya, tertuang dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (3), bersamaan dengan hak-hak kami. Namun pengakuan tersebut tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak kami sebagai masyarakat hukum adat dan bahkan keberadaan kami dalam faktanya telah terlupakan, tukasnya.

Ada 4 hal penting yang akan kami sampaikan kepada para wakil rakyat yang ada di DPRD Inhu yaitu, meminta agar tidak menghambat kami dalam membuka lahan perkebunan kami sendiri, karena kebun yang kami garap bukan untuk mendapat penghasilan yang berkelebihan melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kami juga meminta dan berharap kepada Pemerintah Daerah mendukung kami untuk membuka kebun diatas tanah nenek moyang kami sendiri dan ketika kabun tersebut sudah terealisasi secara otomatis kami sudah turut membantu membebani negara, katanya.

Kami juga berharap kepada melalui Pemkab. Inhu untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memulihakan kembali hak-hak kami seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, jelasnya.

"Kalaupun kami tetap dilarang keras menggarap diatas tanah kami sendiri, tolong penuhi kebutuhan pokok keluarga kami serta biaya sekolah anak-anak kami," pungkasnya.

Sementara itu Komisi A DPRD Inhu yang menerima kedatangan para Kelompok Tani dari Kecamatan Batang Cenaku tersbut berjanji untuk memfasilitasi hal ini, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakatn 3 Desa yaitu Desa Anak Talang, Desa Kepayang Sari dan Desa Cenaku kecil dapat tercapai.(read/riaedit)

Kepala Distan TPH Inhu melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Distan TPH Inhu Bagyo Joko P. Aks. MSi menyatakan bahwa jika yang dimaksudkan oleh Salah seorang Anggota DPRD Inhu Edi Supirman sebagai pemberitaan sebelumnya adalah Proyek Cetak Sawah ini sudah selesai dikerjakan.

"Namun kita tidak paham jika ini adalah proyek pemetaan sawah, karena hal ini tidak termasuk didalam program Distan TPH Inhu, baik Kabupaten maupun pusat," ujar Joko.

Dikatakannya bahwa pada tahun 2013 yang lalu Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang mendapatkan Program Percetakan Sawah Baru seluas 25 Hektare yang bersumber dari Dana Bansos (Bantuan Sosial) dari APBN, dalam hal ini Distan Inhu hanyalah sebagai Pengawasannya saja, katanya.

Sementara Proyek Cetak Sawah itu sendiri dikerjakan oleh Kelompok Tani (Poktan) setempat, sedangkan penyaluran dananya juga langsung masuk kerekening Poktan, biasanya Danan ini besarnya Rp 10 juta perhektarnya.

Diakui Joko bahwa Program percetakan sawah baru tersebut, jika tidak dapat diselesai pada tahun 2013 karena diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir dan cuaca maka diberi batas waktu hingga bulan April 2014, dan Alhamdulillah Proyek seluas 25 Hektare tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan.

"Untuk itu sekali lagi kita jelaskan bahwa kita tidak ada proyek Pemetaan Sawah, kita hanya ada proyek Pencetakan Sawah Baru yang berasal dari Dana Bansos APBN seluas 25 Hektare di Desa Pulau Sengkilo," pungkasnya. (read/riedit)

Berdasarkan angka sementara, produksi jagung provinsi Riau 2013 menurun siginifikan, 3.381 ton atau 10,76 persen dibanding tahun 2012.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Mawardi Arsyad mengatakan, penurunan disebabkan karena berkurangnya luas panen jagung sebesar 1.536 hektar atau 11,56 persen.

"Meskipun ada peningkatan produktivitas sebesar 0,22 kuintal per hektar atau naik 0,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun produksi keseluruhan berkurang," katanya.

Berdasarkan musim panen tahun 2013, penurunan terbesar terjadi pada subround Januari - April sebesar 978 hektar atau 34,97 persen dibandingkan dengan luas panen pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

Mawardi Arsyad menjelaskan, sementara luas panen jagung pada periode Mei - Agustus secara absolut mengalami peningkatan sebesar 237 hektar atau naik 3,52 persen.

"Penurunan luas lahan jagung terbesar terjadi di kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5 persen," paparnya.(read/politikriau.com)