Inhumetro.com | PEMERINTAHAN - Anggaran yang dikucurkan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2013 untuk Badan Lingkungan Hidup (BLH), hingga 10 miliar dinilai tidak optimal.
Pasalnya, dari Rp 10 miliar tersebut, 80 persen terpakai. Sementara out put yang dihasilkan melalui anggaran tersebut sangat mengecewakan. Demikian diungkapkan Arifuddin Ahaik selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Inhu tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Inhu tahun anggaran 2013, di kantornya, Selasa (12/5/2014).
Dikatakan Arifuddin, dengan dana sebesar itu, tidak satupun persoalan lingkungan yang ditangani hingga tuntas oleh BLH. Padahal, selama 2013, sangat banyak persoalan pencemaran lingkungan yang terjadi.
Diantaranya sebut Arifuddin, pencemaran lingkungan oleh limbah industri, seperi limbah PKS dan pabrik karet. Begitu juga dengan penanganan reklamasi PT Riau Bara Harum (RBH) yang sangat lamban, bahkan terkesan dibiarkan. ''BLH harus tegas dalam menangani persoalan lingkungan.
Perusahaan yang melanggar harus ditindak secara hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,'' pungkasnya tegas.
Sementara itu, Sekretaris Pansus B, Hafizon Ramadhan SH menambahkan, secara realisasi pengerjaan fisik dan keuangan, BLH mencapai angka normal, namun out put dari pencapaian itu sangat jauh dari yang diharapkan. S
ebagai bukti, sejauh ini tidak satupun perusahaan yang mencemarkan lingkungan dan melanggar aturan yang ditindak tegas oleh BLH, hal itu terbukti tidak satupun kasus pencemaran lingkungan diadili di meja hijau, pungkas Hafizon tegas.
Post a Comment
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim (baca Disclaimer). Pembaca juga dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.