Masyarakat Kabupaten Inhu yang belum memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) diminta untuk segera melakukan perekaman di kantor camat terdekat. Pasalnya, KTP Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) hanya berlaku hingga akhir Desember 2014 ini.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhu H Abdul Fatah didampingi Kasi Informasi Pengelolaan Data dan Sensus Hardewansah. “Ini sesuai dengan surat edaran Bupati Inhu yang disampaikan kepada setiap kecamatan untuk diteruskan kepada kepala desa (Kades), demi ketertiban admintrasi kependudukan,” ujarnya, Kamis (20/3).
Penetapan berlaku KTP SIAK hingga Desember mendatang merupakan toleransi yang cukup panjang kepada warga. Dengan harapan, bagi penduduk wajib KTP dapat melakukan rekam e-KTP di kantor camat terdekat.
Pihaknya meyakini sekitar puluhan ribu penduduk daerah itu belum melakukan rekam e-KTP. Karena, masih ada selisih jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah penduduk wajib KTP. Artinya, dalam pelaksanaan dan penerapan e-KTP itu sangat dituntut kesadaran warga. Bahkan untuk memberikan pelayanan yang prima disamping memperpendek jarak tempuh bagi warga, pihaknya juga telah melakukan rekam e-KTP pada sejumlah desa.
“Ketika dibandingkan jumlah DPT di KPU Inhu per Februari lalu yang mencapai 280.627 pemilih dan setelah dikurangi penduduk dari unsur TNI dan Polri, masih ada selisih wajib KTP dengan jumlah DPT tersebut yang mencapai puluhan ribu orang,” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikannya, kerugian bagi warga yang belum melakukan rekam e-KTP bisa berdampak tidak dapat dilayani Pemerintah dan pihak lainnya. Namun bagi warga yang sudah melakukan rekam e-KTP tetapi belum keluar, masih dapat diberikan surat keterangan telah melakukan rekam e-KTP dan KTP SIAK yang dimiliki masih dapat dipergunakan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhu H Abdul Fatah didampingi Kasi Informasi Pengelolaan Data dan Sensus Hardewansah. “Ini sesuai dengan surat edaran Bupati Inhu yang disampaikan kepada setiap kecamatan untuk diteruskan kepada kepala desa (Kades), demi ketertiban admintrasi kependudukan,” ujarnya, Kamis (20/3).
Penetapan berlaku KTP SIAK hingga Desember mendatang merupakan toleransi yang cukup panjang kepada warga. Dengan harapan, bagi penduduk wajib KTP dapat melakukan rekam e-KTP di kantor camat terdekat.
Pihaknya meyakini sekitar puluhan ribu penduduk daerah itu belum melakukan rekam e-KTP. Karena, masih ada selisih jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah penduduk wajib KTP. Artinya, dalam pelaksanaan dan penerapan e-KTP itu sangat dituntut kesadaran warga. Bahkan untuk memberikan pelayanan yang prima disamping memperpendek jarak tempuh bagi warga, pihaknya juga telah melakukan rekam e-KTP pada sejumlah desa.
“Ketika dibandingkan jumlah DPT di KPU Inhu per Februari lalu yang mencapai 280.627 pemilih dan setelah dikurangi penduduk dari unsur TNI dan Polri, masih ada selisih wajib KTP dengan jumlah DPT tersebut yang mencapai puluhan ribu orang,” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikannya, kerugian bagi warga yang belum melakukan rekam e-KTP bisa berdampak tidak dapat dilayani Pemerintah dan pihak lainnya. Namun bagi warga yang sudah melakukan rekam e-KTP tetapi belum keluar, masih dapat diberikan surat keterangan telah melakukan rekam e-KTP dan KTP SIAK yang dimiliki masih dapat dipergunakan.
Post a Comment
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim (baca Disclaimer). Pembaca juga dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.