Indra News

bertitiktolak dari sentimen agama.

Dalam konteks sentimen agama (Islamic card) untuk kepentingan politik itu, isyu agama juga menyentuh bagian sangat sensitif menyangkut soal aqidah. Ada SMS yang beredar ke mana-mana tentang calon yang diisyukan berasal dari warga keturunan dan karena itu tidak sebenarnya Muslim. Karena namanya isyu atau kampanye hitam, segera jelas bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar.

Dalam satu segi penggunaan Islam dalam politik pilpres mengisyaratkan tetap masih kuatnya faktor Islam dalam proses politik demokrasi Indonesia—dalam hal ini Pilpres. Secara demografis, pemeluk Islam yang mencapai 88,7 persen dari penduduk Indonesia sekitar 240 juta merupakan blok besar kekuatan pemilih yang sangat menentukan untuk memenangkan pertarungan.

Karena itu secara teoritis atau mungkin juga sedikit matematis yang kemudian bisa lebih bersifat spekulatif, pasangan Capres-Cawapres yang dipersepsikan lebih Islami bakal mendapat dukungan lebih besar dari kaum Muslim. Sebaliknya, pasangan yang dipersepsikan tidak atau kurang Islami bakal kehilangan dukungan atau hanya akan memperoleh sedikit dukungan.

Politik berdasarkan garis keagamaan ini mengingatkan orang kembali pada teori ‘politik aliran’ yang bersumber dari dikhotomisasi ‘santri’ dan ‘abangan’ yang pernah dipopulerkan antropolog Amerika, Clifford Geertz dalam bukunya yang kini sudah menjadi klasik, Religion of Java (1960). Dikotomi ini dalam praktiknya tidak hanya menyangkut agama—sejauh mana kepatuhan dan ketaatan seorang Muslim menjalankan Islam—tetapi juga berlaku dalam bidang politik.

Teori politik aliran berhujjah, perilaku politik sangat ditentukan sikap keagamaannya. Dalam kerangka itu, kaum santri mendukung partai Islam seperti Masyumi atau Partai NU dalam Pemilu 1955, kemudian PPP pada Pemilu masa Orba, dan akhirnya parpol Islam sejak era Reformasi. Sebaliknya golongan abangan mendukung partai-partai yang tidak berorientasi agama semacam semacam PNI, PSI dan juga PKI.

Tetapi jelas, teori ‘santri-abangan’ dan ‘politik aliran’ bukan tidak mengalami perubahan. Berbarengan dengan peningkatan pendidikan, ekonomi, dan komunikasi dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan sejak paroan kedua dasawarsa 1980an, dikhotomi sosio-relijius dan politik itu juga semakin kabur.

Dalam periode ini juga terjadi peningkatan kedekatan (attachment) kepada Islam seperti terlihat dalam pertumbuhan berbagai kelembagaan baru Islam. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan bank Islam atau bank Syariah dan lembaga filantropi Islam serta kian banyaknya jumlah jamaah haji dan umrah atau semakin banyaknya kaum Muslimah yang menggunakan jilbab.

Di tengah perkembangan yang terlihat kian ‘menghijau’ itu, sebaliknya Islam terlihat kian tidak lagi menjadi ‘politik identitas’. Memang ada kalangan Muslim yang tetap berorientasi pada politik Islam semacam ‘negara Islam’; tetapi juga jelas arus utama Islam yang terwakili ormas semacam NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas seperti itu di seantero Indonesia telah meninggalkan agenda political Islam semacam itu.

Gejala ini terlihat sangat jelas dalam masa pasca-Soeharto, sejak Pemilu demokratis dilaksanakan pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Baik dalam Pileg maupun Pilpres langsung yang dilaksanakan sejak 2004, para pemilih Muslim terlihat terlalu terikat pada sentimen keagamaan ketika memberikan suara.

Meski dalam Pileg 2014 lalu dua parpol berasas Islam (PPP dan PKS) dan dua parpol berasas Pancasila dan berbasis massa Muslim (PKB dan PAN) berhasil meningkatkan perolehan suaranya, mereka gagal membentuk koalisi yang memungkinkan mereka mengusung Capres-Cawapres sendiri. Sebaliknya mereka terpecah: PPP, PKS, PAN plus PBB bergabung ke koalisi pimpinan Partai Gerindra, sedangkan PKB menjadi bagian koalisi pimpinan PDIP.

Dengan demikian, sejauh menyangkut politik, umat Islam Indonesia—seperti terlihat dalam kasus keempat atau kelima parpol tadi, jauh daripada monolitik. Bahkan jelas sangat banyak pemilih Muslim Indonesia yang memberikan suara kepada partai yang tidak secara khusus berorientasi Islam seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI.

Mencairnya (fluidity) umat Islam Indonesia itu juga terlihat dalam ormas semacam NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain. Ada kalangan pimpinan yang secara terbuka atau terselubung mendukung pasangan tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada umat tingkat rumput.

Dengan berbagai perkembangan dan dinamika tersebut, tetap menjadi pertanyaan besar tentang efektivitas penggunaan isyu, simbol dan motif Islam dalam Pilpres 9 Juli 2014. Sambil menahan diri, kita tunggu kepastiannya nanti.

 

(republikaonline)

"Sebanyak 63,80% masyarakat Indonesia tidak tahu program capres. Hanya 18,90 persen tahu dan yang tidak menjawab ada 17,30%. Publik Indonesia tak tahu program capres yang akan dishare. Padahal April ke Juli bukan hitungan yang panjang," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sofa, dalam paparan hasil survei LSI 'Mayoritas Ingin Tahu Program Capres 2014' di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Padahal, kata Ardian, yang ingin diterima publik mengenai dari calon presiden dalam pemilihan presiden, mayoritas adalah capres yang berbicara program.

"Kesibukan para capres dan partai politik mencari koalisi bertentangan dengan keinginan publik, karena mayoritas publik sebesar 65,70% capres banyak berbicara soal gagasan program. Sementara untuk mitra koalisi hanya 17,25%," jelasnya.

Ardian menambahkan, mereka yang berharap capres lebih banyak bicara soal gagasan dan konsep membangun Indonesia merata disemua segmen.

"Survei menunjukkan bahwa harapan tersebut ada di masyarakat yang tinggal di desa maupun kota, berpendidikan tinggi maupun rendah, orang kaya ataupun orang miskin, dan laki-laki maupun perempuan," tukasnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 15-18 April 2014 dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di 33 propinsi Indonesia dan margin of error sebesar 2,9%.

Jika pada pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2009 yang lalu Partai Golkar berhasil meraih 8 (Delapan)kursi di DPRD Inhu, pada Pemilu kali ini Partai Golkar hanya akan memperoleh 7 (tujuh) kursi di DPRD Inhu, hal ini berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan ditingkat PPK.

Menurut Ismail, Diinternal partai pun tidak solid dibuat Yopi sejak adanya revisi SK kepengurusan baru, Pengurus baru yang dibentuknya tidak pernah melakukan rapat paripurna sehingga tidak diketahui siapa siapa yang menjadi pengurus partai. Semua urusan partai ditangani sendiri oleh Sekretaris," sebutnya.

Tak hanya itu, Yopi mengintimidasi beberapa caleg Golkar. Bahkan kepada kader dan simpatisan Yopi dengan tega mengintruksikan agar tidak memilih caleg yang dianggapnya tidak sejalan dengannya.

"Saya bersama beberapa orang caleg Golkar diantaranya Suradi, Efendi, Miswanto diancam akan dipecat dari partai. Yopi juga mengintruksikan kepada simpatisan Golkar untuk tidak memilih kami. Sikap Yopi selaku ketua partai itulah yang membuat perolehan suara dan kursi Golkar di Inhu menurun dari pileg sebelumnya," ungkap Ismail.

Pada kesempatan yang sama, kader Golkar Inhu Said Ramli juga mengungkapkan hal yang sama. Ia berpendapat menurunnya perolehan suara dan kursi Golkar untuk DPRD Inhu akan berpengaruh pada Pemilihan Presiden (Pilpres) bulan Juli 2014 mendatang.

Kata Ramli, setelah Pilkada Riau, beberapa pengurus dan kader Golkar sudah melaporkan ketua DPD II Golkar Inhu Yopi Arianto kepada Ketua DPD I Golkar Riau dan DPP Golkar, agar mengevaluasi kepengurusan DPD II Golkar Inhu agar tidak berdampak pada Pileg dan Pilpres.

"Ternyata kekhawatiran kami dalam pileg 9 April benar terjadi. Suara Golkar di Inhu jauh menurun dari Pileg 2009. Ini pun berdampak pada perolehan kursi di DPRD Inhu," ujarnya.

Untuk itu, Said Ramli dan Ismail Nurman bersama pengurus dan kader Golkar Inhu lainnya berencana akan kembali melaporkan Yopi Arianto kepada DPD I Golkar Riau dan DPP Golkar. Hal ini menurut mereka dianggap perlu agar dilakukan evaluasi kepengurusan agar tidak berdampak pada Pilpres dan perkembangan kemajuan partai Golkar di Inhu. 

Editor      : Admin Inhu Metro

Sumber   : Riaueditor.com

Padahal, para caleg itu konon sudah menggelontorkan duit tidak sedikit untuk biaya pencalegan. Mereka pun kecewa dan melakukan berbagai aksi nyeleneh. Mulai dari menagih kembali uang yang dulu diberikan, marah-marah pada warga, hingga memblokade jalan.

Melihat fenomena itu, pengamat sosial Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menyebut, banyaknya caleg yang menjadi frustasi lantaran mereka terlalu banyak berharap dalam Pemilu ini. Terlebih, bagi mereka yang tidak siap menerima hasilnya.

"Ya kalau kita lihat, para caleg itu disorientasi. Mereka sebenarnya pada masa election (Pemilu) melihat seperti perjudian. Mereka berharap berlebihan. Modal nggak cukup. Ketika gagal mereka tidak siap. Kegagalan membuat mereka frustasi," kata Arie saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/4) malam.

Selain itu, menurutnya, dampak Pemilu kali ini malah kian suram. Pasalnya, para caleg hanya bisa menghancurkan tatanan demokrasi.

"Menurut saya sementara, Pemilu itu tidak mempunyai demokrasi lebih bermakna," tegasnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya banyak caleg yang tidak mengerti tentang tugas menjadi seorang wakil rakyat. Namun, lantaran merasa yakin mempunyai uang, mereka pun nekat mengejar jabatan yang tidak diketahui bagaimana cara kerjanya.

"Sebagian caleg tidak tahu tugas menjadi anggota legislatif. Sebetulnya mereka yang inginkan jabatan tapi tidak mempunyai materi (pengetahuan) sebagai legislator. Tapi, hanya modal uang," jelasnya.

Maka dari itu, dirinya berkesimpulan bahwa banyak caleg yang nekat menggelontorkan uang bakal mempunyai dua akibat. Pertama bagi dirinya sendiri jika kalah dan kedua malah merusak bangsa bila jadi pemenang.

"Dasarnya mereka adalah disorientasi. Jika mereka kalah maka bisa menjadi frustasi. Tapi kalau menang mereka bisa jadi korupsi untuk mengembalikan modalnya," terangnya.(read/mdk)

inhumetro.com - Barangkali seperti inilah kekhawatiran sebagian kaum muslim. "Kalau kita tidak memilih, nanti suara kita bakal dicoblos orang-orang liberal dan tidak pro-Islam," kata Fathiyah, warga Bekasi, Jawa Barat, kepada merdeka.com kemarin.

Pujo, warga lainnya, menjelaskan alasannya ikut mencoblos dalam pesta demokrasi tahun ini. "Jika Indonesia dipimpin non-muslim, urusan halal haram dalam makanan, minuman, dan obat sulit terjaga," ujarnya.

Apalagi, para wakil rakyat terpilih nantinya bakal merumuskan undang-undang yang juga mengatur kehidupan kaum muslim sebagai mayoritas. "Masak, kita rela diatur oleh mereka," tuturnya.

Barangkali ini terdengar seperti isu agama. Namun dalam teori sosial, manusia cenderung memilih orang atau sesuatu yang memiliki kedekatan dengan dirinya. Seperti kedekatan agama, suku, dan sebagainya.

Padahal Islam tidak melarang bekerja sama dengan non-muslim selama itu mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Seperti firman Allah dalam Alquran surat Al-Mumtahanah ayat 8: Allah tidak melarang kamu berbuat baik (bekerja sama) dan berlaku adil terhadap orang-orang (umat agama lain) tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil.

Kerja sama dengan non-muslim sebenarnya bermula sejak Rasulullah menyusun Piagam Madinah yang pada pasal 37 berbunyi: Kaum Yahudi dan muslim membiayai pihaknya masing-masing. Kedua pihak akan saling membela menghadapi pihak memerangi kelompok-kelompok masyarakat menyetujui perjanjian ini. Kedua pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.

Alhasil, menolak bekerja sama dengan non-muslim dinilai menghalangi kedamaian dan kemajuan sangat dikecam oleh Rasulullah. Nabi bersabda, "Siapa menzalimi (membunuh) seorang kafir zimmi dalam masyarakat damai maka ia tidak memperoleh aroma surga."(Sahih Bukhari Juz 6, hadis 6516).

Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Surga itu haram bagi orang membunuh orang kafir zimmi, menzalimi, atau membebani tugas diluar kesanggupannya.

Sebab itu, yang terpenting adalah kompetensi, integritas, dan moralitas calon pemimpin. Tidak peduli latar belakang, agama atau etniknya. Buat apa dipimpin seorang muslim tapi bodoh dan tidak mampu berlaku adil.

Oleh : Supri Handayani, SE

 

Telah berlalu sekian lamanya sejak berita dugaan kasus amoral/asusila yang dilakukan oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto, SE seperti tidak mendapat prioritas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ini mengundang keprihatinan bagi kita bersama karena seolah-olah kita tidak lagi hidup pada lingkungan masyarakat yang beradab, perbuatan asusila menjadi seperti dilegalkan karena terbukti lembaga politik seperti DPRD INHU sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya digarda terdepan menampung dan menyalurkan aspirasi Rakyat belum bergeming.

DPRD Inhu yang seharusnya mampu berbuat lebih banyak ternyata masih jauh dari ekspektasi awal, karena sejauh ini belum ada satupun keputusan yang ditelurkan dalam bentuk sikap politik DPRD terhadap dugaan kasus amoral/asusila yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Eksekutifnya H. Yopi Arianto, SE sebagai Bupati Indragiri Hulu. Ini adalah fakta nyata bahwa tidak ada Political Will dari para legislator yang seharusnya bekerja dan berbuat untuk sebesar-besarnya bagi rakyatnya, mengingat posisinya adalah sebagai seorang wakil rakyat, seharusnya mereka peka terhadap kondisi yang ada, sekalipun tanpa ada desakan dari rakyat, apalagi bila masalah ini memang sudah rakyat yang berkehendak, Jelas-jelas ini potret kinerja yang sungguh mengecewakan bagi kami sebagai rakyat.

Tanggal 10 Februari 2014 seharusnya menjadi momentum bagi DRPD Inhu unuk menunjkkan keseriusan dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya, apalagi aspirasi ini bukanlah merupakan masalah yang biasa, melainkan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dan sesegera mungkin mengingat begitu besarnya dampak yang akan terjadi bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian yang tepat dan cepat dari lembaga yang berkompeten seperti DPRD Inhu. Namun, sepertinya ini hanya menjadi keresahan dan kegelisahan kami saja sebagai rakyat biasa, dan seolah dianggap hal biasa yang sangat lumrah oleh DPRD Inhu. Tentu kondisi ini menambah preseden buruk dan kinerja negatif para legislator yang sedang duduk di DPRD Inhu.

Setelah disepakati dan berjanji untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat terkait Petisi Peduli Moral yang disampaikan beberapa waktu lalu di Depan Gedung DPRD Inhu, hingga kini belum jelas bentuk keseriusan dari para Anggota Dewan yang terhormat, terbukti telah dua kali diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Inhu ternyata selalu kandas di tengah jalan, karena setiap diagendakan rapat selalu ada saja anggota dewan yang tidak hadir mengikuti rapat bamus, sehingga rapat tidak bisa menghasilkan apapun karena tidak kuorum.

Sebelum pertumpahan darah benar-benar terjadi, sebelum rakyat menjatuhkan hukuman menurut caranya sendiri, sebelum segalanya menjadi terlambat, maka dengan ini kami sampaikan sekali lagi kepada bapak/Ibu dewan yang terhormat untuk berfikir kembali secara sehat dan jernih terhadap dampak yang akan terjadi bila bapak-ibu dewan yang terhormat memilih bugkam, memilih acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi hari ini, semoga apa yang kami sampaikan bukan hanya menjadi keresahan kami saja sebagai rakyat jelata, tetapi juga menjadi keresahan para anggota dewan yang sampai hari ini masih memilih untuk membisu.