Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menilai Pertamina harus segera diaudit. Pasalnya, selama ini Pertamina selalu mengungkapkan bahwa pihaknya untung.
Namun kini sikap Pertamina menaikkan harga Elpiji 12 kilogram (kg) secara mendadak, dengan alasan beban rugi. Kenaikan harga Elpiji 12 kg pun menuai kontroversi.
"Pertamina itu harus diaudit. Dia untung atau buntung? Selama ini kan Pertamina selalu diuntungkan karena diberi keistimewaan menentukkan pasokan gas pada masyarakat," kata Priyo di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1/2014).
Priyo menyayangkan sikap Pertamina yang mengambil keputusan saat DPR tengah melakukan reses. "Ini kita lagi reses, terus mereka mengambil keputusan seperti itu. Harusnya dia lakukan dengan cara yang baik, dan mengerti suasana kebatinan masyarakat. Tidak ada alasan bagi Pertamina," ujar Priyo.
Priyo pun menegur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk segera memperingatkan dan menegur Pertamina.
"Siapa pejabat tinggi pemerintah yang mengatakan pemerintah tidak punya hak mengatur pemerintah? Pemerintah berhak menegur Pertamina," tukasnya.
Seperti diketahui, kenaikan harga elpiji 12 kg dianggap memberatkan oleh konsumen. Kondisi ini juga membuat efek domino, di mana pelaku industri menaikkan harga-harga sebagai imbas kenaikan biaya operasional.
Namun kini sikap Pertamina menaikkan harga Elpiji 12 kilogram (kg) secara mendadak, dengan alasan beban rugi. Kenaikan harga Elpiji 12 kg pun menuai kontroversi.
"Pertamina itu harus diaudit. Dia untung atau buntung? Selama ini kan Pertamina selalu diuntungkan karena diberi keistimewaan menentukkan pasokan gas pada masyarakat," kata Priyo di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1/2014).
Priyo menyayangkan sikap Pertamina yang mengambil keputusan saat DPR tengah melakukan reses. "Ini kita lagi reses, terus mereka mengambil keputusan seperti itu. Harusnya dia lakukan dengan cara yang baik, dan mengerti suasana kebatinan masyarakat. Tidak ada alasan bagi Pertamina," ujar Priyo.
Priyo pun menegur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk segera memperingatkan dan menegur Pertamina.
"Siapa pejabat tinggi pemerintah yang mengatakan pemerintah tidak punya hak mengatur pemerintah? Pemerintah berhak menegur Pertamina," tukasnya.
Seperti diketahui, kenaikan harga elpiji 12 kg dianggap memberatkan oleh konsumen. Kondisi ini juga membuat efek domino, di mana pelaku industri menaikkan harga-harga sebagai imbas kenaikan biaya operasional.
Post a Comment
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim (baca Disclaimer). Pembaca juga dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.