Reklame Liar Rugikan Kota Pekanbaru Rp 16 Miliar

Inhumetro.com - Data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 458 titik tiang reklame, hanya 35 yang mengantongi izin resmi. Bahkan beberapa reklame tersebut berdiri di lahan pemerintah. Akibat hal ini, diperkirakan pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru bocor hingga Rp 16 miliar.

Sekretaris Dispenda Pekanbaru Yuliasman mengatakan realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami kebocoran yang cukup tinggi. Kebocoran itu diakibatkan masih kurangnya kesadaran pengusaha reklame dalam mengurus izin tayang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Tahun ini hanya dapat Rp 4 miliar dari target Rp 20 miliar," sebut Yuliasman, saat dikonfirmasi, Jum'at (12/09).

Mendapatkan informasi tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal prihatin dan miris mendengarnya. Dia menilai pengawasan pemerintahan Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT lemah.

Menurut Nofrizal sejak dahulu dirinya telah mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk membongkar seluruh reklame yang tidak memiliki izin. Namun himbauan dari mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini selalu dianggap angin lalu oleh pemerintah.

"Dari dulu saya selalu berkicau tentang reklame ini, tetapi yang saya herankan kenapa pemerintah tak berani bongkar. Apa sudah bermain dengan pengusaha reklame? Kalau memang tak berizin, bongkar saja. Panggil pengusahanya. Reklame ilegal ini sudah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Hanya sekian persen saja yang berizin. Ini sudah tak benar lagi," cetus politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Padahal kata Nofrizal, Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru No 24 Tahun 2013 dan perda No 6 tahun 2011 telah ada. Nofrizal menuturkan dinas terkait lemah dalam pengawasan.

"Harusnya Dispenda lebih giat menggenjot pajaknya. Tahun 2014 ini Wali Kota menargetkan PAD Pekanbaru harus mencapai Rp 500 miliar. Data semua pengusaha reklame yang ada. Bila masih membangkang, panggil paksa saja," tegas Nofrizal.