Dua pekan lalu, kepala biro daerah stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) mendadak berkumpul di Jakarta. Mereka datang memenuhi panggilan rapat dari Dewan Pengawas. Katanya genting. Anggaran televisi milik pemerintah kini menjadi Lembaga Penyiaran Publik itu diembargo sampai waktu tidak ditentukan.
Tanpa pemberitahuan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Penyiaran membekukan duit Rp 630 miliar untuk anggaran TVRI. Lembaga ini mendapat kabar langsung dari Kementerian Keuangan. Hanya gaji karyawan dan operasional kantor tetap diturunkan.
"Kita dapat telepon dari Kementerian Keuangan, katanya dana dibekukan," kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Elspridat dalam jumpa pers Selasa dua pekan lalu. Dia bersama lima anggota Dewan Pengawas dan seluruh kepala biro stasiun daerah memberikan keterangan kepada wartawan di lantai 12 Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat.
Elspridat mengaku tidak tahu jelas alasan DPR membekukan anggaran untuk TVRI tahun ini. Pembekuan ini berakibat bakal tidak berjalannya program tayangan. Dia menjelaskan kronologi kejadian membuat Komisi I membekukan anggaran TVRI.
Ceritanya bermula dari pemecatan direktur keuangan TVRI hingga tiga orang direktur lain ikut mengajukan pengunduran diri kepada Dewan Pengawas. Pemecatan itu berujung pada pemanggilan oleh Komisi I terhadap Dewan Pengawas. Dewan Pengawas TVRI disuruh menjelaskan kenapa akhirnya televisi negara itu tidak memiliki pimpinan.
Ketua DPR Marzuki Ali tidak sepakat dengan pembekuan anggaran buat TVRI. Dia menilai hal itu bakal menjadi preseden buruk. "Kita bisa memecat dewan pengawas tapi jangan anggarannya. Kalau TVRI berhenti siaran, apa enggak DPR nantinya diobok-obok rakyat," ujarnya.
Karyawan TVRI saat ini mulai resah dengan sengkarut antar petinggi mereka. Sebelumnya konflik terjadi konflik dalam direksi pada 2003 dan sengketa antara direksi dengan karyawan tiga tahun lalu. Karyawan belum bergerak. Kami tidak mau salah langkah, tapi kami akan menanyakan soal pembekuan anggaran, tutur seorang petinggi TVRI sudah mengabdi tiga dasawarsa kepada merdeka.com.
Dia mengatakan diamnya karyawan saat ini karena tidak mau terjebak pada konflik antara dewan pengawas dan direksi. Sebab persoalannya sekadar bagi-bagi jatah anggaran antar mereka. Bagi kami sudah lama di sini, ada atau tidak ada mereka tidak terlalu membawa perubahan."
Tanpa pemberitahuan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Penyiaran membekukan duit Rp 630 miliar untuk anggaran TVRI. Lembaga ini mendapat kabar langsung dari Kementerian Keuangan. Hanya gaji karyawan dan operasional kantor tetap diturunkan.
"Kita dapat telepon dari Kementerian Keuangan, katanya dana dibekukan," kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Elspridat dalam jumpa pers Selasa dua pekan lalu. Dia bersama lima anggota Dewan Pengawas dan seluruh kepala biro stasiun daerah memberikan keterangan kepada wartawan di lantai 12 Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat.
Elspridat mengaku tidak tahu jelas alasan DPR membekukan anggaran untuk TVRI tahun ini. Pembekuan ini berakibat bakal tidak berjalannya program tayangan. Dia menjelaskan kronologi kejadian membuat Komisi I membekukan anggaran TVRI.
Ceritanya bermula dari pemecatan direktur keuangan TVRI hingga tiga orang direktur lain ikut mengajukan pengunduran diri kepada Dewan Pengawas. Pemecatan itu berujung pada pemanggilan oleh Komisi I terhadap Dewan Pengawas. Dewan Pengawas TVRI disuruh menjelaskan kenapa akhirnya televisi negara itu tidak memiliki pimpinan.
Ketua DPR Marzuki Ali tidak sepakat dengan pembekuan anggaran buat TVRI. Dia menilai hal itu bakal menjadi preseden buruk. "Kita bisa memecat dewan pengawas tapi jangan anggarannya. Kalau TVRI berhenti siaran, apa enggak DPR nantinya diobok-obok rakyat," ujarnya.
Karyawan TVRI saat ini mulai resah dengan sengkarut antar petinggi mereka. Sebelumnya konflik terjadi konflik dalam direksi pada 2003 dan sengketa antara direksi dengan karyawan tiga tahun lalu. Karyawan belum bergerak. Kami tidak mau salah langkah, tapi kami akan menanyakan soal pembekuan anggaran, tutur seorang petinggi TVRI sudah mengabdi tiga dasawarsa kepada merdeka.com.
Dia mengatakan diamnya karyawan saat ini karena tidak mau terjebak pada konflik antara dewan pengawas dan direksi. Sebab persoalannya sekadar bagi-bagi jatah anggaran antar mereka. Bagi kami sudah lama di sini, ada atau tidak ada mereka tidak terlalu membawa perubahan."
Post a Comment
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim (baca Disclaimer). Pembaca juga dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.